UMP Jogja 2009 , Pekerja Senang Pengusaha Keberatan

Kalangan pekerja bisa menerima Keputusan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menaikkan Upah Minimum Propinsi (UMP) 2009 menjadi Rp 700.000, dari sebelumnya Rp 586.000. Namun keputusan tersebut, menimbulkan ketidakpuasan pada sebagian pengusaha, karena alasan beratnya dampak krisis finansial yang melanda.

Salah satu anggota Dewan Pengupahan DIY dari unsur serikat pekerja, Yatiman SH mengaku keputusan gubernur akan menggembirakan ribuan, bahkan jutaan karyawan. Sebelumnya, di dalam Dewan Pengupahan terjadi perdebatan sengit mengenai usulan UMP 2009 mendatang.
Meski demikian, tambah Yatiman, UMP 2009 belum bisa memenuhi batasan 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL). Diharapkan di masa mendatang, bisa 100 persen KHL.
Sementara itu, Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Tigan Solin mengapresiasi sikap gubernur yang mengabaikan SKB 4 Menteri dalam menentukan UMP DIY 2009. “Sultan cukup memperhatikan aspirasi kaum buruh,” katanya.

Meski demikian, Tigan masih mempersoalkan besaran upah itu. Pasalnya, ia mengakui terjadi kenaikan dari sisi jumlah namun besaran upah 2009 Rp 700 ribu ini sama dengan tahun lalu sebesar Rp 586.500 yang sama-sama 85,28 persen dari KHL. Untuk hal ini, ia belum bisa mengatakan setuju atau menolak UMP kali ini.

Sedangkan kalangan pengusaha tekstil mengeluhkan besaran Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2009 senilai Rp 700 ribu yang diputuskan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Mereka menilai keputusan tersebut sangat memberatkan dan riskan bagi kelangsungan dunia usaha, yang tengah terpukul akibat kondisi ekonomi yang sulit.

“Kenaikan UMP lebih dari 10 persen dari besaran UMP 2008 sudah sangat berat bagi pengusaha tekstil, terutama yang berorientasi ekspor. Mengingat kami terkena dampak langsung krisis ekonomi global. Perusahaan menghadapi situasi sulit dan terjepit, apalagi kondisi belum sepenuhnya pulih pasca gempa,” kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY Jadin C Djamaludin kepada KR, Senin (3/11).
Menurut Jadin, pihaknya menghargai penetapan UMP yang merupakan hak prerogatif gubernur. Namun ia menyayangkan keputusan gubernur yang mengesampingkan SKB 4 Menteri yang mensyaratkan kenaikan UMP tak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen.

“Terbitnya SKB itu untuk mencegah dunia usaha kolaps. Hal itu dilandasi kekhawatiran pemerintah, karena harus menanggung kerugian kalau itu terjadi. Kenaikan UMP DIY sebesar 19 persen dari nilai UMP 2008 diluar hitungan yang pas. Jateng dan Jabar hanya naik 10,35 persen dari nilai UMP 2008, sedang DKI Jakarta naik 10 persen,” tandas Jadin yang juga salah satu anggota Dewan Pengupahan DIY.

Mengenai kesempatan bagi pengusaha untuk mengajukan penangguhan pembayaran dengan menyerahkan hasil audit 2 tahun terakhir, Jadin menilai mekanisme itu tidak menarik dan tak menyenangkan. “Secara teknis mekanisme pengajuan penangguhan sangat rumit, karena harus ada persetujuan dri serikat pekerja. Meski itu merupakan kesempatan, tapi bagi pengusaha bukanlah opsi yang menyenangkan,” jelasnya.

Terkait langkah pengusaha dalam menyikapi keputusan gubernur tersebut, Jadin mengatakan saat ini pengusaha tengah melakukan perhitungan ulang dan merencanakan perundingan bipartit dengan buruh.
“Kami akan melakukan kalkulasi dan berunding dengan buruh untuk menentukan UMP. Hal ini dimungkinkan karena aturan baru dalam SKB 4 Menteri menyatakan, pemerintah tak terlibat lagi dalam penetapan nilai   upah, melainkan ditentukan berdasarkan negosiasi langsung pengusaha dengan buruh (bipartit). Aturan ini ditetapkan untuk menyelamatkan perusahaan dan menghindari PHK,” tegas Jadin.

UMP berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan. UMP hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.
Kepala Bidang Humas Badan Informasi Daerah (BID) DIY, Alex Syamsuri kepada wartawan, Senin (3/11) mengatakan, keputusan Gubernur ini lebih tinggi dari usulan Apindo maupun pemerintah pada pembahasan sebelumnya.

Pada rapat-rapat sebelumnya, Apindo mengusulkan UMP besarannya Rp 656. 500/bulan, unsur pemerintah Rp 678.500/bulan dan unsur pekerja mengusulkan Rp 757. 500/bulan.

“Berdasar keputusan gubernur, peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha secara Bipartit,” kata Alex. Sementara, bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP, dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya. Dengan adanya kenaikan UMP ini, pekerja wajib meningkatkan produktivitas kerjanya.

Bagi pengusaha yang belum mampu melaksanakan ketentuan baru ini, harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan UMP kepada Gubernur DIY, dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, paling lambat 10 hari sebelum dilaksanakannya UMP secara definitif tahun 2009.

info : KR

~ oleh dhieeewhe pada 4 November 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: